AWAS !! Calo CPNS

Awas, Calo CPNS Tenaga Honorer K2 Gentayangan - LKCI

JUNE 01, 2013   LKCI   NO COMMENTS

Hati-hati pada penipuan dengan modus meloloskan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari tenaga honorer Katagori 2 (K2). Uang yang diminta para calo itu tak main-main, ada yang mencapai Rp 75 juta dengan janji akan dikembalikan bila gagal lolos seleksi.

Proses seleksi CPNS K2 sedang berlangsung di Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Semua data diuji publik agar tidak ada kecurangan.

Meski prosesnya transparan, ternyata masih banyak orang yang ingin diterima CPNS dengan jalan belakang. Peluang itu yang dimanfaatkan calo untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

“Teman saya menghubungi, dia bertanya apa di Klaten ada yang bisa dititipi untuk memasukkan calon, padahal secara persyaratan jelas tidak memenuhi kriteria. Saya bilang, tidak mungkin bisa karena semua data diuji publik, jadi kalau ada calon tak memenuhi kriteria masuk akan ketahuan,” kata Purwanto warga Delanggu, Rabu (29/5).

Temannya mempunyai saudaranya yang dititipkan kepada seorang warga Klaten untuk dimasukkan daftar CPNS K2 di Klaten. Katanya, orang itu bisa menyisipkan nama baru ke dalam daftar. Syaratnya tentu saja dengan menyetor dana. Apabila bisa, dia berminat ikut.

“Mereka membuat perjanjian yang ditulis dengan tangan, isinya bila tak diterima uang akan dikembalikan. Tahap pertama dia sudah menyetor dana Rp 35 juta, kemudian yang kedua Rp 40 juta, total sudah Rp 75 juta. Itu penipuan, pejabat pun tak bisa bermain karena seleksi CPNS sangat ketat,” tegas Purwanto.

Kepala Bagian Umum Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Klaten Djoko Purwanto menegaskan bahwa proses seleksi CPNS K2 dilakukan pemerintah pusat secara transparan. Dia minta tenaga honorer K2 dan masyarakat umum untuk tidak mempercayai calo yang menjanjikan diterima CPNS.

PNS 2014

Gaji PNS 2014 Akan Naik

Kabar gembira buat para PNS / TNI / POLRI. Pemerintah akan kembali menaikkan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan anggota TNI / Polri sebesar rata-rata 6 persen. Pada saat yang sama, pensiun pokok PNS dan TNI Polri juga naik rata-rata sebesar 4 persen. Ini masih diluar gaji dan pensiun ke-13, yang juga akan tetap diberikan.

Ini merupakan salah satu kebijakan Pemerintah yang tertuang dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2014, yang disampaikan oleh Menteri Perencanaan Negara / Kepala Bappenas, Armida Alisjahbana, dalam Sidang Paripurna DPR RI, Senin (20/5).
Perekonomian Indonesia tahun 2014, menurut Armida, masih akan dimotori oleh konsumsi domestik dan investasi. Peningkatan konsumsi rumah tangga pada 2014, tambah dia, akan didukung oleh adanya pesta demokrasi untuk pilpres dan pemilu legislatif.

Dalam kaitan untuk mendukung konsumsi domestik sebagai motor pertumbuhan, menurut Armida, Pemerintah secara konsisten akan menaikkan gaji PNS dan TNI / Polri. Selain itu, renumerasi dalam kerangka kelanjutan program reformasi birokrasi dan mempertahankan daya beli PNS dan TNI / Polri juga akan diteruskan.

“Arah kebijakan belanja pegawai tahun 2014 difokuskan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai untuk memacu produktivitas dalam rangka penguatan kualitas pelayanan masyarakat dan efisiensi birokrasi, ”Demikian antara lain dituliskan dalam dokumen resmi tentang Pokok-pokok Kebijakan Fiskal 2014 yang diserahkan Pemerintah kepada DPR.

Tidak Ada Penambahan Honorer

Tidak Ada Penambahan Pegawai Honorer

MAY 21, 2013   LKCI   NO COMMENTS

“Bahkan kalau dari segi rasio dan proporsional, jumlah tenaga honorer yang ada sudah berlebihan”, ungkap Markus tanpa menyebutkan jumlahnya, seperti diberitakan Kalteng Pos (Grup JPNN).

Karena itu jelas Markus, apabila ada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang kekurangan atau membutuhkan pegawai honorer, maka pihaknya akan berupaya memenuhinya dari para tenaga honorer yang ada, sehingga tidak perlu menambah lagi pegawai honorer.

“Untuk itu kami sudah minta kepada semua dinas supaya jangan sampai menambah lagi pegawai honorer. Bila perlu tenaga honorer, maka pegawai honorer yang ada ini akan kita drop ke dinas yang memerlukan,” tegasnya.

Diakui Markus yang merangkap jabatan sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Seruyan, jumlah pegawai honorer yang berlebihan juga menyebabkan pemerintah daerah sementara ini belum bisa menaikkan gaji/upah mereka.

Pasalnya biaya daerah tidak mencukupi. “Tapi nanti kalau memang standar minimalnya cukup, kita akan berupaya untuk meningkatkan honor para tenaga honorer tersebut,” ucapnya.

Menyinggung tenaga honorer kategori 1 (K1) dan K2, Markus menjelaskan, saat ini untuk 89 tenaga honorer K1 yang lolos verifikasi di Kabupaten Seruyan, semuanya telah menerima surat keputusan (SK) pengangkatan sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Dijelaskannya, SK CPNS sebanyak 89 honorer K1 itu terhitung 1 April 2013. Saat ini semuanya sudah ditempatkan sesuai dengan kebutuhan dinas atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah  Kabupaten Seruyan.

“Sementara untuk pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS, saat ini masih dalam proses. Tapi untuk tes tertulisnya nanti kemungkinan diselenggarakan pada bulan Juli 2013,” sebutnya.

Markus menyatakan saat ini pihaknya masih diminta Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk melengkapi data para honorer K2 tersebut. Selain itu, dalam waktu dekat pihaknya akan mengadakan rapat koordinasi di Jakarta, untuk memantapkan bagaimana sistem tes CPNS bagi para honorer K2.

Akhir Agustus 2013, 60 Ribu CPNS 2013 Di Test

Akhir Agustus 2013, 60 Ribu CPNS 2013 Dites

MAY 20, 2013   LKCI   NO COMMENTS

Agustus mendatang, sebanyak 60 ribu Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) akan dites.  Kursi CPNS tahun ini, tidak hanya diperuntukkan bagi para WNI pada umumnya. Dari sekitar 60 ribu kursi CPNS yang disediakan pada 2013 ini, pemerintah mengalokasikan 300 kursi untuk penyandang cacat atau difabel. Tidak hanya itu, 100 kursi juga diperuntukkan bagi para pemuda asal Papua.

Menurut Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Eko Prasojo, kebijakan tersebut dibuat berkaitan dengan prinsip keadilan. “Kebijakan ini dimaksudkan untuk memberikan keadilan sekaligus untuk memperkuat peran PNS sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),”urai Eko di Jakarta.

Di samping untuk kaum difabel dan pemuda Papua, Eko melanjutkan, pemerintah juga akan menyiapkan kursi CPNS khusus kepada sejumlat atlet nasional. Menurut Eko, kebijakan mengalokasikan kursi CPNS bagi kaum difabel, atlet nasional dan para pemuda Papua itu sejalan dengan bunyi pasal 27 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, khususnya ayat (2),” yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Eko para penyandang cacat tersebut, banyak memiliki kemampuan tertentu, sekalipun memiliki kekurangan. Sehingga, mereka masih bisa bekerja sebagai PNS. Sementara para pemuda Papua yang telah disiapkan kuota 100 orang untuk ditempatkan” sebagai PNS di kemenetrian/lembaga (K/L), diharapkan bisa menjadi perekat NKRI. “Kalau atlet berprestasi, disiapkan formasi untuk menjadi pelatih dengan asumsi setiap 4 tahun (sekali penyelenggaraan PON) sekitar 1.000 orang,”ujarnya.

Dalam rekruitmen CPNS tahun 2013 yang diperkirakan akan dilaksanakan pada Agustus ini, kata Eko, pemerintah juga menetapkan sejumlah jabatan yang menjadi prioritas. Sebab, pegawai pada kelompok jabatan dimaksud berdasarkan hasil perhitungan beban kerja dinilai kurang.”

Dia memaparkan, untuk instansi pemerintah pusat, jabatan yang diprioritaskan adalah guru, dosen, penegak hukum, serta jabatan utama fungsi instansi. “Sedangkan jabatan yang diprioritaskan untuk instansi daerah adalah guru, tenaga medis dan paramedis, jabatan yang mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, serta jabatan yang berperan dalam pengendalian jumlah penduduk,”imbuh dia.

Seperti diketahui, moratorium penerimaan CPNS reguler telah dicabut, namun jumlahnya terbatas. Jumlah PNS yang memasuki masa pensiun tahun ini mencapai sekitar 110.000, sementara yang akan diterima sekitar 60.000 orang. Tes penerimaan CPNS jalur reguler ini akan digelar serentak pada Agustus nanti. Sementara untuk Pegawai Tidak Tetap (PTT) Kategori 2, jumlahnya mencapai 500 ribu. Untuk PTT K2, pemerintah masih akan melakukan penentuan kuota formasi jurusan dan usulan dari daerah. Jika kuota telah ditentukan, maka tes bisa dilakukan pada Juli atau Agustus.

Masih ada NIP CPNS yang Bermasalah

* Sebanyak 1.080 NIP CPNS Masih Bermasalah *

Sampai saat ini ternyata masih banyak NIP CPNS yang bermasalah. Padahal Pemerintah berencana mengangkat tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada 2013. Ditargetkan, pada 2014 mendatang sudah tidak ada lagi tenaga honorer yang belum diangkat.
Namun, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mencatat hingga 19 April 2013, sedikitnya 1.080 Nomor Induk Pegawai (NIP) CPNS dari 12.722 formasi pada 2012 yang diusulkan ke BKN masih terganjal.

Total penetapan 1.080 NIP yang masih terganjal tersebut, terdiri dari 171 NIP CPNS formasi umum, dan 909 jalur formasi Honorer Kategori I (KI),” jelas keterangan yang diterbitkan BKN di Jakarta, Jumat (17/5/2013).

Sumber data BKN mencatat, dari 30.395 formasi 2012 yang sejatinya diperuntukkan bagi instansi pemerintah pusat, belum terealisasi seluruhnya. Formasi umum, misalnya, dari alokasi formasi sebesar 13.322, namun baru 10.884 berkas yang diusulkan ke BKN, sehingga 2.438 belum terealisasi.

Di sisi lain, alokasi formasi sebesar 17.073 untuk tenaga honorer K1 yang diusulkan baru 1.838 berkas. Itu berarti 15.235 belum terealisasi.
Sementara, empat instansi pusat yakni Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), serta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) belum menyampaikan usulan.</p><div

Sehingga, masih ada 171 CPNS formasi umum TMT 1 November 2012 dan 909 Honorer KI TMT 1 Desember 2012 yang belum memperoleh NIP. Sumber:Okezone

Kunjungi : PusatPengumumanCPNS.Com & www.PanduanLulusPNS.Com

Pengangkatan Honorer K1 jadi CPNS Tuntas

Mei, Pengangkatan Honorer K1 jadi CPNS Tuntas

APRIL 27, 2013   LKCI   NO COMMENTS

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menargetkan pengangkatan honorer kategori satu (K1) menjadi CPNS tahap dua tuntas akhir Mei. Selanjutnya, pemerintah akan memfokuskan pada penyelesaian masalah honorer kategori dua (K2).

“Kita berharap masalah honorer K1 tuntas Mei. Ini agar akhir Juni atau awal Juli, kita sudah bisa melakukan tes kompetensi dasar dan kompetensi bidang sesama honorer K2,” kata Nurhayati, asisten Deputi bidang Aparatur KemenPAN-RB saat menerima rombongan dari Kabupaten Seluma, Tegal, dan Pontianak di Media Center KemenPAN-RB, Jakarta.

Ditegaskannya, tidak ada lagi honorer K1 tertinggal ketika seluruh data yang ada (terutama yang ada pengaduannya) diperiksa baik lewat quality assurance (QA) maupun audit tujuan tertentu (ATT).

Saat ini proses pemeriksaan terhadap dokumen honorer yang bermasalah masih berlangsung. Bahkan setelah 32 instansi yang di ATT, masih muncul lagi ATT untuk 12 instansi yang juga bermasalah.

“Ini sudah yang terakhir pengangkatan honorer K1, semuanya sudah kita sisir. Kalau kemudian muncul honorer tertinggal kategori tiga, empat, lima, dan seterusnya itu patut dipertanyakan,” sergahnya.

Untuk penyelesaian honorer K2, selain harus dites dengan sesama K2, akan dilakukan uji kompetensi bidang. Uji kompetensi bidang ini dibagi tiga sesuai formasi honorer K2, yaitu tenaga guru, kesehatan, dan administrasi umum. Sedangkan kelulusannya ditentukan lewat passing grade (pemeringkatan).

Untuk diketahui, sebanyak 12 instansi baik pusat dan daerah diaudit lagi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Ini setelah dari hasil verifikasi validasi (verval) dan QA) data honorer kategori satu (K1), ditemukan ada kejanggalan.

Kejanggalan itu menurut Naftalina Sipayung, asisten Deputi Koordinasi dan Evaluasi Sistem Manajemen SDM Aparatur, dilihat dari koleksi honorer K1 ke-12 instansi tersebut yang di atas 500 orang. Selain itu banyak pengaduan masyarakat termasuk honorer sendiri soal kebenaran data itu.

Adapun 12 instansi tersebut terdiri dari empat pusat dan delapan daerah, yaitu Kementerian Agama, Kementerian PU, Kementerian Kominfo, Kementerian Dikbud, Provinsi Banten, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Serang, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Okan Kemelir Ulu Timur, dan Kabupaten Lebak.

Jawa Timur Minta Jatah

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur Minta Jatah 2.503 CPNS

APRIL 02, 2013   LKCI   NO COMMENTS

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur akan melakukan rekrutmen 2.503 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Agustus 2013 mendatang. Usulan itu sudah disampaikan melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jatim ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB). “Usulan itu sudah sesuai dengan kebutuhan kita,” ujar Kepala BKD Jawa Timur, Akmal Boedianto. Akmal mengatakan, dari usulan 2.503 CPNS, formasi yang paling banyak adalah tenaga teknis kesehatan.

Jumlahnya mencapai 2.006 pegawai. Seperti tenaga perawat, bidan, dokter spesialis dan operator alat-alat kesehatan di rumah sakit. Sedangkan sisanya untuk tenaga teknis yang ada di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Jatim.

Melihat rekrutmen pada 2010 lalu, Pemprov Jatim hanya mendapatkan jatah 283 CPNS dari Kemenpan dan RB. Dari kuota ratusan tersebut, 97 CPNS untuk tenaga kesehatan, dan 186 CPNS untuk tenaga teknis sebagaimana Surat Keputusan Menpan dan RB, tertanggal 21 Juli Nomor 278.F/M.PAN/RB/07/2010.

Sedangkan pada rekrutmen CPNS pada 2012 lalu, Pemprov Jatim hanya mendapatkan kuota 148 CPNS.

Namun dari jumlah itu, hanya terisi sebanyak 114 formasi yang terdiri dari 58 tenaga kesehatan dan 56 tenaga teknis. “Rekrutmen CPNS tahun 2013 ini adalah rekrutmen kedua setelah dicabutnya moratorium penerimaan CPNS oleh pemerintah pusat,” kata Akmal.

Selain membuka untuk formasi umum, Pemprov Jatim juga berencana mengangkat pegawai honorer katagori K2 menjadi CPNS. Format tersebut berbeda dengan model rekruitmen CPNS sebelumnya, di mana pemerintah pusat menetapkan kuota nasional terlebih dahulu. Setelah itu, baru disebar merata di setiap instansi.

Pengangkatan honorer K2 berbeda dengan pengangkatan honorer. Untuk dapat diangkat, K2 wajib mengikuti tes dan mereka yang lolos tes berhak diangkat sebagai CPNS. Jadi yang diangkat sebabagi CPNS belum tentu semuanya.

Kriteria honorer K2, yakni mereka yang bekerja di instansi pemerintah dan diangkat oleh pejabat berwenang, dengan masa kerja minimal satu tahun pada 31 Desember 2005 dan hingga saat ini masih bekerja secara terus menerus. Usia sekurang-kurangnya 19 tahun dan tidak boleh lebih dari 46 tahun per 1 Januari 2006.

Saat ini, pegawai honorer K2 menumpuk untuk posisi guru, perawat, dan tenaga teknis. Di Jatim, jumlahnya diperkirakan mencapai puluhan ribu. Karena di Surabaya saja jumlah K2 mencapai sekitar 3.200, di mana sebagian besar adalah guru.

Akmal menjelaskan, pelaksanaan tes CPNS nanti menggunakan sistem computer assisted tes (CAT). Yakni, pelamar langsung menjawab soal ujian di depan komputer. Pihaknya, kata Akmal, sudah menyiapkan model tes tersebut. “Tahun lalu, sistem tes dengan CAT hampir kita lakukan. Tapi tak jadi, karena tiba-tiba ada moratorium,” pungkasnya.